KONFLIK PEMEKARAN DI PAPUA DENGAN PERSPEKTIF NENGGI-KENGGI Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah

Buku ini membahas dinamika konflik pemekaran wilayah di Papua dalam rentang sejarah 1999–2007 dengan menggunakan perspektif Nenggi-Kenggi sebagai pendekatan untuk memahami hubungan sosial, nilai budaya, serta cara pandang masyarakat Papua terhadap perubahan politik dan pemerintahan. Pemekaran wilayah tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan sejarah, identitas, kepentingan masyarakat, relasi kekuasaan, dan kehidupan sosial masyarakat Papua.

Pembahasan buku menguraikan perkembangan kebijakan pemekaran Papua sejak munculnya berbagai gagasan dan kebijakan pada periode 1999–2007, serta dinamika sosial yang menyertainya. Perspektif sosiologi digunakan untuk melihat hubungan antarkelompok, respons masyarakat, dan berbagai faktor yang mendorong munculnya konflik. Sementara itu, perspektif hukum digunakan untuk memahami landasan kebijakan pemekaran, kewenangan pemerintah, serta persoalan hukum yang muncul dalam proses pembentukan wilayah baru.

Pada akhirnya, buku ini menghubungkan konflik pemekaran dengan ketahanan wilayah, khususnya dalam konteks stabilitas sosial, integrasi masyarakat, legitimasi pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan di Papua. Dengan memadukan kajian historis, sosiologis, hukum, dan perspektif budaya Nenggi-Kenggi, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, serta pembaca yang ingin memahami persoalan pemekaran Papua secara lebih menyeluruh dan kontekstual.