KEBIJAKAN KERJA SOSIAL SEBAGAI MODEL PEMIDANAAN MODERN

Kebijakan Kerja Sosial sebagai Model Pemidanaan Modern mengkaji perkembangan paradigma pemidanaan yang bergerak dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam sistem peradilan pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Salah satu bentuk pemidanaan yang berkembang adalah kerja sosial, yang memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Buku ini membahas konsep, teori, dan dasar filosofis kebijakan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan utama. Pembahasan mencakup perkembangan teori pemidanaan, kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan modern, serta posisi pidana kerja sosial dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, buku ini menguraikan berbagai regulasi, praktik, dan pengalaman penerapan pidana kerja sosial di berbagai negara sebagai bahan pembelajaran dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.
Lebih lanjut, buku ini mengupas hubungan antara pidana kerja sosial dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berbagai perspektif mengenai efektivitas, tantangan implementasi, mekanisme pengawasan, hingga peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial turut dibahas secara sistematis.