HUKUM ACARA PIDANA PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1981 & UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

HUKUM ACARA PIDANA: PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1981 & UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP merupakan buku yang membahas hukum acara pidana Indonesia dengan menempatkan perkembangan regulasi sebagai bagian penting dalam memahami sistem peradilan pidana. Buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip, tahapan, serta mekanisme penanganan perkara pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan, dan upaya hukum.

Pembahasan diarahkan untuk membantu pembaca memahami perubahan dan perkembangan ketentuan hukum acara pidana, termasuk pergeseran pengaturan dari rezim UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menuju ketentuan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagaimana menjadi fokus buku. Perbandingan kedua kerangka hukum tersebut memberikan ruang bagi pembaca untuk melihat perubahan norma, kewenangan aparat penegak hukum, kedudukan tersangka dan terdakwa, hak korban, serta jaminan proses peradilan yang adil.

Selain membahas ketentuan normatif, buku ini menyoroti hubungan antara hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, pemeriksaan yang sesuai prosedur, pembuktian, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memahami proses peradilan pidana yang berkeadilan.

Dengan penyajian yang sistematis, buku ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pembaca yang ingin memahami perkembangan hukum acara pidana Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi referensi untuk melihat hukum acara pidana tidak hanya sebagai kumpulan prosedur, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan dalam proses peradilan pidana.